Siap-siap Warga Depok, Melintasi Jalan Milik Provinsi Bakal Dikenakan Tarif : Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sebut dalam Kajian


Redaksi Jadetabek, Depok - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menjajaki terobosan baru dalam sistem pembiayaan infrastruktur jalan.

Terobosan baru tersebut tengah diikaji pada tahun ini, yang memungkinkan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khusus bagi kendaraan listrik, dan menggantinya dengan sistem jalan provinsi berbayar berbasis digital.

Penerapan sistem ini nantinya juga akan diberlakukan terhadap berbagai jalan provinsi, termasuk di Kota Depok. Titiknya natara lain, Jalan Dewi Sartika, Jalan Siliwangi, Jalan KSU, dan Jalan Tole Iskandar – Pondok Rajeg.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan, sistem jalan provinsi berbayar ini dinilai jauh lebih adil bagi masyarakat dibandingkan dengan sistem pajak kendaraan konvensional yang berlaku saat ini.

“Ini lagi dikaji. Kan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik tidak diperbolehkan, mungkin ke depan diperbolehkan setelah situasi ekonomi global pulih,” kata Dedi, Selasa (12/5).

“Tetapi juga ada pemikiran kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus dan diganti dengan jalan berbayar. Siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan,” timpalnya lagi.

Kemungkinannya, skema pembayaran jalan provinsi tersebut layaknya jalan tol pada umumnya. Namun demikian, Dedi menegaskan, semua kemungkinan-kemungkinan itu masih dalam kajian sebelum akhirnya diterapkan.

“Semua masih dikaji. Tetapi dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol. Skema pembayarannya nanti kayak tol,” terang dia.

“Nanti ada sistemnya. Bisa secara digital, enggak usah lagi kayak tol ditempel begitu. Ada kok teknologinya. Sudah ada di negara-negara lain,” katanya.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad mengaku setuju atas terobosan baru yang tengah dalam kajian tersebut. Menurutnya, kebijakan ini nantinya akan memberikan dampak positif khususnya pada pembangunan di Jawa Barat, termasuk Kota Depok.

“Kalau saya sih setuju, tetapi ini kan masih dikaji lagi, artinya kan kita masih menunggu bagaimana hasil kajian itu. Sepertinya saat ini saya tidak bisa berkomentar banyak karena ini masih dalam kajian. Takutnya prematur,” ucap Hasbullah memungkasi. 
Previous Post Next Post

Contact Form